Jakarta, 9 Juli 2024 – Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) bersama PP IA-ITB Menyelenggarakan Talk Show dengan Tema ; “Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Di Surabaya Ambyaar” yang diadakan di Heyoo Coffe, Tendean Jakarta pada hari Selasa, 9 Juli 2024. Adapun hadir sebagai narasumber yaitu : Dr. KRMT Roy Suryo, (Pakar Telematika), Petrus Selestinus, SH (Ahli Hukum/APDI), Dr. Ing, H. Ridho Rahmadi, S.Kom, M.Sc. (Pakar IT) dan Ted Hilbert, Digital Transformation Evangelist
Pengantar: Akhmad Syarbini, Koord APDI, Ketum PP IA-ITB, Ketum Forum API Perubahan dan Moderator: Hairul Anas Suaidi, Sekjen PP IA-ITB.
Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Ummat, usai menghadiri diskusi publik mengatakan “untuk setiap perubahan data harus melalui persetujuan konsorsium. “Kedua solusi ini yang akan coba kita tawarkan,” ujar Ridho.
Terkait kebocoran data, kata Ridho, seharusnya pemerintah mengusut kasus tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dengan harapan ke depan jangan sampai terjadi lagi. Ia menilai kebocoran data nasional merupakan sebuah ancaman kedaulatan digital.
“Kemenkominfo seharusnya melakukan mitigasi yang clear karena masyarakat tengah menunggu,” tutupnya.
Ketua Umum APDI, Akhmad Syarbini mengatakan acara diskusi ini dilaksanakan untuk membedah sekaligus mencari solusi terkait kasus pembobolan pusat data nasional.
“Saya berharap civil society tetap menjaga apa yang dialami oleh pemerintah. Kita juga perlu memberikan funishment kepada pihak yang tidak profesional,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Sekjen PP IA-ITB, Hairul Anas Suaidi berpendapat bahwa kemungkinan pemulihan data dalam kasus kebocoran pusat data nasional (PDN) sangat kecil.
“Prinsipnya yang harus diterapkan adalah sistem backup-nya. Karena jaminan tidak bobol itu tidak mungkin,” ujar Hairul.
Menurutnya, dalam ilmu IT terjadinya pembobolan ada tata caranya yaitu standar ISMS. Persoalannya standar tersebut belum diterapkan, apakah kurang anggaran atau salah orang?
“Intinya adalah utamakan pengamanan data, lalu pengamanan akses. Untuk pengamanan data harus dibackup dan ini ada teknologinya. Anggaran untuk ini tidak sebesar yang dipakai oleh Kemenkominfo,” tambahnya.
Pemerintah melalui Kemenkominfo sebagai penanggung jawab, tambahnya, sistem kerja yang dibagikan tugasnya ke pihak lain sangat berbahaya karena kemungkinan bisa bocor datanya.
“Saya berharap pemerintah mengambil tindakan. Pemerintah seharusnya dalam membangun tim seharusnya merekrut yang ahli, ” tutupnya.
